Inilah 50 RUU di Prolegnas Prioritas 2018

DPR bersama pemerintah memutuskan 50 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam program legislasi nasional 2018. Sebanyak 44 RUU merupakan luncuran dari tahun 2017.

Keputusan ini disepakati dalam rapat antara Baleg DPR dengan Menkum HAM Yasonna Laoly bersama DPD RI pada Senin (20/11). Sebanyak 50 RUU ini masuk prioritas dari total 185 prolegnas tahun 2015-2019.

“Menetapkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 RUU yang terdiri dari 44 RUU luncuran Prolegnas Prioritas tahun 2017 dan 5 RUU usulan baru (4 RUU usulan DPR dan 2 RUU usulan pemerintah),” demikian hasil kesimpulan rapat soal perubahan prolegnas di DPR.

Hasil kesimpulan tersebut ditandatangani oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Wakil Ketua Panitia Perancang UU DPD Abdul Qadir Amir. Kemudian DPR juga mengusulkan revisi UU tentang ormas yang baru saja disahkan dari Perppu untuk masuk ke Prolegnas Prioritas 2018.

“Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi prioritas pertama dalam perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2018,” jelas kesimpulan rapat.

Anggota Baleg Hendrawan Supratikno menjelaskan UU Ormas secara prosedural belum benar-benar rampung sehingga masuk waiting list di Prolgenas Prioritas. Sebab nomor UU tersebut belum terbit. Hanya saja, revisi UU Ormas akan tetap masuk pada Prolegnas Prioritas 2018.

“Sampai sekarang belum ada nomor UU-nya. Perppu sudah diterima DPR sebagai UU, tapi belum terbit nomornya dengan alasan teknis prosedural, (jadi) belum masuk ke dalam 50 RUU Prolegnas Prioritas. Tapi sudah disepakati, begitu ada RUU yang selesai, daftar RUU yang masuk waiting list langsung muncul sebagai prioritas berikutnya,” jelas Hendrawan, Senin (20/11).

Ada pun 50 RUU yang masuk pada Prolegnas Prioritas 2018 adalah sebagai berikut:

  1. RUU tentang Pertanahan. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi II)
  2. RUU tentang Jabatan Hakim. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi III)
  3. RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi IV)
  4. RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dalam prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi IV)
  5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi VI)
  6. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi VIII)
  7. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. (Inisiatif DPR)
  8. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Inisiatif DPR)
  9. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan/MD3, dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD. (Inisiatif DPR)
  10. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol/Minol. (Inisiatif DPR)
  11. RUU tentang Pertembakauan. (Inisiatif DPR)
  12. RUU tentang Kewirausahaan Nasional. (Inisiatif DPR)
  13. RUU tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau KUHAP. (Inisiatif Pemerintah)
  14. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. (Inisiatif Pemerintah)
  15. RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Inisiatif Pemerintah)
  16. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan. (Inisiatif Pemerintah)
  17. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. (Inisiatif Pemerintah)
  18. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneltian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau SisnasIPTEK. (Inisiatif Pemerintah)
  19. RUU tentang Kepalangmerahan. (Inisiatif Pemerintah)
  20. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau MK. (Inisiatif Pemerintah)
  21. RUU tentang Ekonomi Kreatif. (Inisiatif DPD)
  22. RUU tentang Wawasan Nusantara. (Inisiatif DPD)
  23. RUU tentang Daerah Kepulauan, dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan). (Inisiatif DPD)
  24. RUU tentang tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya. (Inisiatif DPR)
  25. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi I)
  26. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia atau RTRI. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi I)
  27. RUU tentang Sumber Daya Air-DPR. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi V)
  28. RUU tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi VI)
  29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau MIGAS. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi VII)
  30. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau MINERBA. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi VII)
  31. RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi VIII)
  32. RUU tentang Kebidanan. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi IX)
  33. RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik, dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. (Inisiatif DPR, disiapkan oleh Komisi X)
  34. RUU tentang Perkelapasawitan. (Inisiatif DPR)
  35. RUU tentang Masyarakat Adat, dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. (Inisiatif DPR)
  36. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. (Inisiatif DPR)
  37. RUU tentang Lembaga Pendidikan dan Keagamaan dan Pesantren. (Inisiatif DPR)
  38. RUU tentang Konsultasi Pajak. (Inisiatif DPR)
  39. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. (Inisiatif DPR)
  40. RUU tentang Penyadapan. (Inisiatif DPR)
  41. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. (Inisiatif DPR)
  42. RUU tentang Bea Meterai. (Inisiatif pemerintah)
  43. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. (Inisiatif pemerintah)
  44. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Inisiatif pemerintah)
  45. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Inisiatif pemerintah)
  46. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (Inisiatif pemerintah)
  47. RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. (Inisiatif pemerintah)
  48. RUU tentang Landas Kontinen Indonesia, dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. (Inisiatif pemerintah)
  49. RUU tentang Desain Industri, dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. (Inisiatif pemerintah)
  50. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia. (Inisiatif DPR)

Sementara itu ada 5 RUU Kumulatif terbuka. Ini merupakan RUU di luar Prolegnas yang dalam keadaan tertentu dapat diajukan oleh DPR. 5 RUU itu adalah:

  1. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
  2. RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
  3. RUU Kumulatif Terbuka tenang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  4. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinis dan/atau Kabupaten/Kota
  5. RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Share This: